JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada November 2025 baru mencapai sekitar 25 hingga 30 persen hingga saat ini.
Ia menyebut masih banyak kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di sejumlah wilayah terdampak.
"Infrastruktur belum, jembatan belum. Sekolah-sekolah dan sebagainya lagi. Baru terpenuhi mungkin 30 persen. 25 sampai 30 persen," ujar Mualem di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Baca Juga: Baru Pulih, Aceh Kini Gelap Lagi: Listrik Tiba-Tiba Padam Ia menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas publik, termasuk jembatan dan bangunan sekolah, masih dalam kondisi rusak atau belum sepenuhnya diperbaiki sejak bencana melanda wilayah tersebut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh proses pemulihan dapat selesai dalam kurun waktu tiga tahun.
Menurut Tito, pemerintah telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
"Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun," kata Tito di lokasi yang sama.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2028, dengan rincian Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Tito menyebut sektor infrastruktur menjadi komponen terbesar dalam anggaran pemulihan tersebut, yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.
Pada tahun pertama, anggaran untuk sektor ini mencapai sekitar Rp22 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7,4 triliun dalam dua tahun.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan didistribusikan ke berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.*