MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut agar tidak bermain-main dengan anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan berpotensi terjadi mark up.
Bobby mengaku telah menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari OPD karena dinilai tidak jelas secara perencanaan maupun transparansi anggaran.
Ia menyebut, sejak dirinya resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Sumut, banyak pihak mulai mengajukan berbagai proyek untuk mendapatkan persetujuan.
Baca Juga: Bobby Nasution Ungkap Pernah Tolak Izin Perjalanan Dinas Wali Kota Medan ke China "Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujar Bobby di Medan, Jumat, 22 Mei 2026.
Salah satu proyek yang ditolak Bobby adalah pembangunan gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar.
Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipaparkan secara detail kepada dirinya, baik dari sisi konsep maupun rincian biaya.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," katanya.
Bobby menegaskan tidak akan menyetujui proyek apa pun yang proses pengajuannya tidak transparan.
Ia menyoroti potensi pemborosan anggaran apabila perencanaan dilakukan tanpa kajian yang jelas.
"Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Bobby juga mengingatkan OPD agar tidak memanfaatkan kedekatan politik untuk meloloskan proyek tertentu.