MEDAN -Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dari total tersebut, sebanyak 8.779 penerima manfaat merupakan pengemudi transportasi online atau ojek daring (ojol) yang dinilai memiliki risiko kerja tinggi di lapangan.
Rico Waas menjelaskan, masih banyak pekerja sektor informal di Kota Medan yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, menurutnya, profesi seperti driver ojol menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga di tengah keterbatasan lapangan kerja formal.
Baca Juga: Wali Kota Medan Rico Waas Pastikan Perjalanan Berobat ke Luar Negeri Tak Gunakan APBD "Profesi driver ojol saat ini menjadi penopang ekonomi keluarga di tengah terbatasnya lapangan kerja formal, sehingga membutuhkan perlindungan kerja," ujar Rico di Medan, Rabu (20/5/2026).
Ia menegaskan, risiko kerja di jalan raya tidak dapat diprediksi sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan penting bagi para pekerja informal.
"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja tertabrak karena kelalaian orang lain. Karena itu perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman keluarga," katanya.
Menurut Rico, program penanggungan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan membuat para pekerja, khususnya pengemudi ojol, bisa bekerja lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan kerja.
Selain itu, Pemkot Medan juga membuka ruang komunikasi bagi para pengemudi untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik pungutan liar hingga tindakan intimidasi.
Rico menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat pekerja agar permasalahan di lapangan bisa segera ditangani.
"Kita ingin pemerintah, aparat, dan pengemudi terkoneksi. Kalau ada masalah di lapangan, laporkan. Jangan dibiarkan," pungkasnya.*
(ds/dh)