TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pembangunan tersebut di ruang kerjanya, Selasa (12/5/2026).
Rapat turut dihadiri unsur Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, TNI melalui Kodim 0208/AS, serta para camat se-Kota Tanjungbalai.
Baca Juga: Sekda Aceh Lantik Pejabat Baru, Gubernur Tekankan Birokrasi Harus Lebih Responsif dan Profesional Agenda rapat difokuskan pada percepatan pembangunan fisik gerai serta penataan aset daerah yang akan dimanfaatkan sebagai basis pengembangan koperasi.
Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan pergudangan koperasi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset desa.
Dalam paparannya, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM menyebut terdapat 31 koperasi desa dan kelurahan yang telah berbadan hukum.
Dari jumlah tersebut, delapan lokasi saat ini telah memasuki tahap pembangunan fisik gerai yang tersebar di Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung.
Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor agar program berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran.
"Sinergi antara pemerintah daerah, unsur pengamanan, dan perangkat hukum sangat penting agar proses pengadaan lahan dan pembangunan berjalan tertib administrasi," ujar Fadly.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kebutuhan biaya pematangan lahan (cut and fill) serta pengadaan lahan baru di beberapa titik strategis.
Pemerintah kota, kata Fadly, berkomitmen memfasilitasi perizinan, memastikan kesiapan lahan, serta mengalokasikan dukungan anggaran sesuai kewenangan daerah.