DELI SERDANG — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah minimum regional (UMR).
Hal itu ia sampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (1/5/2026).
Bobby mengatakan persoalan upah di bawah standar kerap menjadi keluhan utama yang ia terima dari organisasi serikat buruh dalam berbagai forum diskusi.
Baca Juga: Diduga Hendak Rusuh Saat May Day, 101 Orang Diamankan Polda Metro Jaya Ia menyebut salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
"Itu yang juga disampaikan dan beberapa kali kemarin diskusi, kita ini, tim pengawasnya kurang," ujar Bobby kepada wartawan usai acara peringatan May Day.
Menurut Bobby, keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara membuat pengawasan terhadap perusahaan tidak berjalan optimal.
Kondisi ini, kata dia, berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang terus bertambah di wilayah tersebut.
"Karena jumlah perusahaan sama jumlah pengawas kami di Provinsi Sumatera Utara itu sangat kurang. Ini yang menjadi fokus dan diskusi kami dari kemarin dengan para serikat buruh," kata dia.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Bobby menyebut Pemprov Sumut tahun ini mendapatkan tambahan sumber daya manusia melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para pegawai tersebut akan ditempatkan di Dinas Ketenagakerjaan setelah mengikuti pelatihan khusus.
"Dari Dinas Tenaga Kerja, kemarin kami sampaikan ini sudah banyak masuk PPPK. Nanti akan kami kumpulkan di Disnaker, kami bikin pelatihan hingga akhirnya mereka bisa jadi pengawas," ujarnya.
Bobby berharap penambahan tenaga pengawas tersebut dapat memperketat pengawasan perusahaan, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum.