PANGKALPINANG — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di daerah melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi terhadap implementasi transparansi informasi publik yang masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Forum ini melibatkan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel), Pemerintah Provinsi Babel, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait, dengan fokus pada peningkatan kualitas komunikasi publik dan penguatan sistem layanan informasi yang lebih terbuka dan akuntabel.
Baca Juga: Rico Waas Paparkan Proyek Strategis Nasional di Medan, Bahas Percepatan Pembangunan Bersama Prananda Surya Paloh Pertemuan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Agung Pratistho, serta dihadiri Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Babel, Fajri, bersama jajaran KI Babel dan unsur pemerintah daerah.
Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan mendasar turut dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, koordinasi antar badan publik yang belum optimal, hingga tantangan implementasi keterbukaan informasi di lapangan.
Agung Pratistho menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
"Sinergi antar lembaga bukan pilihan, melainkan keharusan agar informasi publik dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat," tegasnya.
Sementara itu, Fajri menyampaikan bahwa Pemprov Babel terus melakukan pembenahan sistem layanan informasi publik melalui penguatan koordinasi antara Diskominfo, Komisi Informasi, dan seluruh badan publik.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam menyelaraskan komitmen antar instansi.
Ketua KI Babel, Ita Rosita, menambahkan bahwa Komisi Informasi tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa informasi, tetapi juga memastikan standar keterbukaan informasi berjalan secara konsisten.
"Forum ini penting untuk menyamakan persepsi. Keterbukaan informasi harus nyata dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas regulasi," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, KI Babel juga membahas peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) serta strategi penguatan layanan informasi berbasis digital.