DELI SERDANG — Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah dalam kegiatan reses anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Selasa, 28 April 2026.
Dalam pertemuan itu, Asri menyoroti persoalan agraria yang belum tuntas, khususnya terkait lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN yang dinilai masih mengalami tumpang tindih kepemilikan.
"Kami berharap persoalan ini dapat dibawa ke pemerintah pusat. Di Deli Serdang masih banyak konflik lahan eks-HGU yang belum terselesaikan," ujar Asri.
Baca Juga: Ketua DPRD dan Lurah Saling Adu Emosi dalam Rapat Bantuan Jadup di Barus, Berujung Tes Urine Menurut dia, persoalan tersebut kerap memicu konflik di tengah masyarakat dan membutuhkan penyelesaian lintas kewenangan.
Pemerintah daerah, kata dia, berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah tersebut.
Selain agraria, Asri juga menyoroti kondisi infrastruktur, terutama jaringan irigasi yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian.
Ia menyebut Deli Serdang sebagai salah satu daerah penyumbang sekitar lima persen kebutuhan gabah nasional, sehingga membutuhkan perhatian dalam pengelolaan sistem pengairan.
Ia menilai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kerap menjadi kendala dalam percepatan penanganan infrastruktur.
"Masyarakat tidak melihat pembagian kewenangan itu. Ketika jalan rusak atau irigasi bermasalah, yang disorot tetap pemerintah daerah," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Prananda Surya Paloh menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Deli Serdang di tingkat pusat.
Ia mengakui pembangunan di daerah tersebut masih perlu ditingkatkan.
"Saya akan mengawal pembangunan di Deli Serdang, terutama infrastruktur dan fasilitas kesehatan," ujar Prananda.