BATU BARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (21/04/2026). Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batu Bara, Safi'i, S.H., didampingi Wakil Ketua Nurhaji dan Wakil Ketua Rodial.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota dewan. Dalam sidang tersebut, Ketua DPRD Safi'i membacakan laporan hasil pembahasan Pansus yang berisi sejumlah rekomendasi strategis.
Baca Juga: Alarm Serius di Batu Bara! Kasus HIV Meningkat, Narkoba dan Seks Bebas Ancam Generasi Muda DPRD menekankan pentingnya catatan-catatan ini sebagai bahan evaluasi bagi Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk perbaikan kinerja ke depan. Sorotan Utama: Kondisi PDAM dan Aspirasi Masyarakat
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam adalah kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tanjung yang dinilai masih memprihatinkan. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur.
Di antaranya adalah rencana penyertaan modal pada Tahun Anggaran 2027 serta perbaikan sarana dan prasarana yang bisa diakomodasi melalui Perubahan APBD Tahun 2026. Selain persoalan BUMD, Pansus juga menekankan pentingnya mengakomodasi hasil reses anggota DPRD dalam setiap perencanaan pembangunan.
Hal ini dinilai vital karena merupakan representasi langsung aspirasi masyarakat yang harus menjadi prioritas kebijakan. "Rekomendasi ini diharapkan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja, khususnya dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah," tegas laporan tersebut. Rapat paripurna berjalan tertib dan lancar. Pertemuan ini menjadi wujud nyata fungsi pengawasan dan legislasi yang diemban DPRD.
Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.*
(ad)