JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan penggunaan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi lonjakan harga bahan baku di sejumlah daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pendekatan berbasis pangan lokal dinilai lebih efektif dibanding menyeragamkan menu secara nasional.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal, supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ujar Dadan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Baca Juga: Danantara Incar Lahan Premium di Mekkah, Kampung Haji RI Ditargetkan Lebih Dekat ke Masjidil Haram Dadan mencontohkan pengalaman saat perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025, ketika seluruh SPPG menyajikan menu nasi goreng dengan telur secara seragam.
Akibatnya, kebutuhan telur meningkat signifikan hingga mencapai 36 juta butir atau sekitar 2.200 ton dalam satu hari, yang berdampak pada kenaikan harga di pasar.
"Hari itu harga telur sempat naik Rp3.000 per kilogram," katanya.
Selain itu, Dadan juga meluruskan pernyataannya terkait kebutuhan daging sapi dalam program MBG yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa kebutuhan bahan baku sangat bergantung pada skala produksi masing-masing SPPG.
Menurutnya, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram atau setara satu ekor sapi.
"Kalau seluruh SPPG kita perintahkan masak daging sapi, tinggal dijumlahkan saja. Satu SPPG bisa butuh sekitar satu ekor sapi," jelasnya.
Dadan menambahkan, variasi sumber protein seperti telur, ayam, ikan, dan daging sapi menjadi penting agar distribusi bahan baku tetap seimbang dan tidak menekan harga pasar.
"Ini pentingnya makan bergizi agar rantai pasok tidak terganggu," ujarnya.*
(mt/dh)