BANDA ACEH – Delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) sepakat menghibahkan sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk membantu penanganan bencana di Aceh dengan total mencapai Rp 260 miliar. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) I di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Penyerahan surat pernyataan kesediaan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Medan Rico Waas dan Wali Kota Pematang Siantar Wesly Silalahi, yang turut disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Surat tersebut diterima oleh Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi dan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar.
Baca Juga: Tito Karnavian Hadiri Raker APEKSI 2026 di Banda Aceh, Tekankan Penataan Kota dan Keseimbangan Urbanisasi Adapun delapan daerah di Sumut yang menyatakan komitmen tersebut yakni Kota Medan sebesar Rp 50 miliar untuk Aceh Tamiang, Deli Serdang Rp 50 miliar untuk Aceh Timur, Simalungun Rp 30 miliar untuk Aceh Utara, Asahan Rp 30 miliar untuk Bireuen, Serdang Bedagai Rp 25 miliar untuk Pidie Jaya, Labuhan Batu Selatan Rp 25 miliar untuk Aceh Tengah, Pematang Siantar Rp 25 miliar untuk Bener Meriah, serta Labuhan Batu Rp 25 miliar untuk Gayo Lues.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi langkah tersebut dan menyebut bantuan itu sebagai bentuk solidaritas antar daerah.
"Terima kasih kepada delapan kepala daerah yang menghibahkan untuk kepala daerah yang betul-betul saya tahu mereka sulit," kata Tito dalam sambutannya.
Tito menjelaskan, kebijakan tersebut berawal dari usulan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam rapat sebelumnya di Banda Aceh, yang kemudian mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemerintah pusat juga telah menambah alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp 10,6 triliun untuk beberapa provinsi terdampak, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Tito, langkah hibah dari pemerintah daerah di Sumut merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah yang terdampak bencana meski kondisi fiskal masing-masing daerah juga terbatas.*
(ds/dh)