MEDAN - Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando Ojol Indonesia Raya (Kojira) di Aula Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sabtu, 18 April 2026.
Pertemuan tersebut menyoroti penguatan perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek daring.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif itu, Zakiyuddin menegaskan bahwa keberadaan Kojira dapat menjadi jembatan komunikasi antara komunitas ojek online dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Ini Bocoran Materi Prabowo di Retret Ketua DPRD se-Indonesia Menurut dia, organisasi tersebut memudahkan penyerapan aspirasi sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan.
"Dengan adanya organisasi ini, kami di Pemko Medan lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama," ujar Zakiyuddin.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Medan saat ini menjalankan program bantuan sosial daerah berbasis skema mirip Program Keluarga Harapan (PKH).
Program tersebut menyasar warga lanjut usia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas yang belum terakomodasi bantuan dari pemerintah pusat.
Bantuan yang diberikan mencapai Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Proses pendataan dilakukan melalui perangkat lingkungan, mulai dari kepala lingkungan hingga kelurahan.
"Kalau belum tercover PKH pusat, Pemko Medan hadir untuk membantu. Namun masyarakat juga harus aktif mendaftar," kata dia.
Selain bantuan sosial, Zakiyuddin juga menyoroti layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan.
Ia menyebut warga ber-KTP Medan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan pada kapasitas fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit yang kerap mengalami lonjakan pasien.