KISARAN – PEMERINTAH Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (RakorPem) April 2026 guna memperkuat sinkronisasi program prioritas daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (RakorPem) Bulan April 2026 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan pelaksanaan program prioritas daerah agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Rakor dipimpin langsung Wakil Bupati Asahan, Rianto, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, para camat, hingga pimpinan instansi layanan publik di lingkungan Pemkab Asahan.
Baca Juga: Iran Buka Kembali Selat Hormuz, ESDM Nilai Positif bagi Stabilitas Energi Indonesia dan Dunia Dalam arahannya, Rianto menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mempercepat realisasi program prioritas. Ia menyebut sejumlah program strategis yang harus didorong secara optimal, di antaranya penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik.
"Seluruh perangkat daerah harus aktif mendukung program strategis, mulai dari Gerakan ASRI, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program cetak sawah dan Makan Bergizi Gratis," ujarnya.
Selain itu, Rakor juga membahas pengembangan sektor pendidikan melalui program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Asahan memaparkan penerapan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara (ASN). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas birokrasi melalui penempatan dan pengembangan SDM yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mempresentasikan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui Rakor ini, Pemkab Asahan berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam menjalankan program pembangunan secara terintegrasi dan berkelanjutan.*
(dh)