TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai mempercepat penyelarasan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Tanjungbalai di Aula Baperida, 8 April 2026.
Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II Wahyu Adi Satriawan, perwakilan perbankan (BNI dan Bank Sumut), serta sejumlah pengembang perumahan dan perangkat daerah terkait.
Baca Juga: Telkomsel Tawarkan Platform School ID, Pemko Tanjungbalai Siap Percepat Digitalisasi Pendidikan Dalam arahannya, Fadly Abdina menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah, terutama untuk mempercepat proses perizinan serta memperkuat dukungan pembiayaan melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.
Menurut dia, skema pembiayaan tersebut menjadi kunci dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Fokus kita adalah memastikan masyarakat MBR benar-benar bisa mengakses pembiayaan perumahan secara lebih mudah," ujar Fadly.
Kepala Balai P3KP Sumatera II, Wahyu Adi Satriawan, menegaskan pentingnya konsistensi penerapan regulasi dalam Program 3 Juta Rumah.
Ia menyebut konsistensi menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, dan kepastian hukum.
Ia juga menyoroti peran Klinik PKP sebagai ruang konsultasi dan fasilitasi penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan.
Sementara itu, para pengembang menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya rendahnya akses masyarakat terhadap pembiayaan akibat riwayat kredit bermasalah atau status dalam sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengembang juga menilai variasi kondisi wilayah membuat standar pembiayaan dan pembangunan tidak dapat disamaratakan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis menyatakan pemerintah daerah akan menempuh pendekatan kolaboratif untuk mencari solusi.