BATU BARA – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembug pembangunan daerah bersama tokoh Asahan–Labuhanbatu (ASLAB), di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin, 13 April 2026.
Kegiatan yang digelar Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur itu turut dihadiri Ketua Komite Muslim Simbolon, anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, serta Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Baharuddin menyatakan pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum strategis untuk merumuskan gagasan pembangunan berbasis potensi wilayah ASLAB.
Baca Juga: Jelang Berangkat Haji, Wali Kota Mahyaruddin Salim Minta Doa dan Jaga Kinerja ASN "Pertemuan ini bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan sebagai wadah menyampaikan potensi daerah serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat," kata Baharuddin.
Ia menambahkan, wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur telah digagas sejak sekitar 12 tahun lalu.
Wilayah yang dikenal sebagai "Sumpatim" itu mencakup enam daerah, yakni Kabupaten Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai.
Ketua Komite Pemekaran, Muslim Simbolon, menegaskan bahwa upaya pembentukan daerah otonomi baru merupakan hak konstitusional masyarakat.
"Pemekaran bukan kegiatan terlarang atau makar, melainkan hak masyarakat untuk membentuk daerah otonomi baru sesuai ketentuan," ujarnya.
Dalam forum tersebut, kajian akademik disampaikan oleh M. Yusuf Harahap yang menilai wilayah ASLAB memiliki potensi dari sisi fiskal, administratif, dan sumber daya untuk berkembang lebih cepat jika menjadi provinsi tersendiri.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa pemekaran wilayah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat objektif sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi dan memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di kawasan Sumatera Pantai Timur.*