TAPTENG – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas lambannya penanganan pascabencana banjir di wilayahnya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti persoalan krusial terkait validitas data bantuan korban.
Permohonan maaf tersebut disampaikan Masinton dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Pandan, Selasa (14/4/2026). Ia mengakui kinerja pemerintah daerah belum maksimal dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
"Ini juga kesalahan saya. Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas pelayanan yang belum cepat, belum merata, dan belum sepenuhnya menjawab harapan," ujar Masinton.
Baca Juga: Bobby Nasution Tinjau Lokasi Banjir di Tapteng, Pemerintah Ambil Langkah Besar Ini Menurutnya, penanganan pascabencana masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk penyaluran bantuan yang belum optimal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah distribusi jaminan hidup (jadup) bagi warga terdampak.
Masinton menegaskan Musrenbang kali ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadapi situasi bencana ke depan.
Ia juga mengungkap adanya kelemahan mendasar dalam perencanaan kinerja pemerintah daerah, seperti indikator yang tidak spesifik dan target yang dinilai tidak realistis.
"Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa sistem dan evaluasi. Kita harus berbenah dari dasar," tegasnya.Sorotan Bobby: Data Jadi Kunci BantuanDi sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengungkap bahwa lambannya penyaluran bantuan bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan persoalan data yang belum valid dari pemerintah daerah.
Bobby menyampaikan hal tersebut setelah menerima langsung keluhan warga saat kunjungan kerja di Tapanuli Tengah. Sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan, baik jadup maupun hunian sementara.
"Anggaran bantuan sudah ada. Kami dari provinsi tinggal menunggu data yang valid dari daerah," kata Bobby.
Ia menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan sangat bergantung pada data yang disusun oleh pemerintah desa hingga kabupaten, termasuk klasifikasi kerusakan rumah dan kebutuhan warga.
Menurut Bobby, perbedaan kecepatan penyaluran bantuan antar daerah juga dipengaruhi oleh kesiapan dan akurasi data yang diajukan.
Evaluasi dan Risiko ke DepanMasinton mengingatkan, jika pembenahan tidak segera dilakukan, dampaknya tidak hanya pada pelayanan publik yang buruk, tetapi juga berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga risiko korupsi.