MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam mempercepat pembangunan daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat dinilai menjadi kunci agar program prioritas dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya secara luas.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut Ardan Noor dalam dialog interaktif RRI Medan, Selasa, 14 April 2026, dalam rangka Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga: Tak Ajukan Banding, Vonis 5,5 Tahun Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Jadi Inkrah Ardan mengulas tema peringatan HUT ke-78 Sumut, "Satu Kolaborasi Sejuta Energi", yang menurutnya mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendorong pembangunan daerah.
"Satu kolaborasi mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, stakeholder, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sumut," kata Ardan.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi fokus utama karena dapat menjadi energi besar yang mempercepat pencapaian target pembangunan.
Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan sosialisasi yang efektif agar seluruh kepentingan dapat terakomodasi.
Selain itu, kolaborasi juga dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik kebijakan, mencegah tumpang tindih program, serta memastikan pembangunan berjalan inklusif dan merata.
Dari kalangan akademisi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho menilai konsep kolaborasi sejalan dengan nilai gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.
Ia menyebut, dalam pendekatan pembangunan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif.
"Kalau masyarakat dulu sebagai objek, sekarang sebagai subjek. Artinya masyarakat harus berperan aktif, bukan hanya pasif," ujarnya.
Hatta menambahkan, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui konsep collaborative governance.