KISARAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif.
Upaya ini dilakukan dengan memperkuat pengelolaan SP4N-LAPOR, portal web, serta media sosial pemerintah daerah, sekaligus meluncurkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp.
Peluncuran layanan pengaduan melalui WhatsApp dengan nomor 0812-8919-8000 dilakukan dalam kegiatan pembinaan pengelolaan layanan informasi publik di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin, 13 April 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin.
Baca Juga: Bobby Nasution Murka ke Camat Tukka soal Lambatnya Pembebasan Lahan Proyek Tanggul: Daerah Kau Paling Lambat! Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, serta operator pengelola layanan di setiap unit kerja.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan menyebut penguatan SP4N-LAPOR, website, dan media sosial menjadi langkah penting agar informasi pemerintah tersampaikan secara terstruktur, sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam arahannya, Bupati Taufik menegaskan seluruh perangkat daerah harus aktif menyampaikan informasi publik secara terbuka dan berkelanjutan, termasuk terkait program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten.
Ia menekankan bahwa informasi pembangunan tidak hanya memuat rencana dan hasil, tetapi juga proses pelaksanaan di lapangan agar masyarakat memahami secara utuh perkembangan proyek pemerintah.
Bupati juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.
Ia meminta perangkat daerah menjelaskan secara rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga jadwal pengerjaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi jika terjadi penyesuaian atau keterlambatan pelaksanaan program, sehingga masyarakat tetap memperoleh informasi yang utuh dan akurat.
"Setiap pengaduan masyarakat, baik melalui SP4N-LAPOR, website, media sosial, maupun WhatsApp resmi harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan terukur," kata Taufik.
Menurut dia, penguatan kanal pengaduan dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.*