BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan pentingnya transformasi digital, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bank Aceh Syariah.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin, 13 April 2026.
Baca Juga: KPK Tahan Ajudan Eks Gubernur Riau, Diduga Jadi Pengumpul Setoran “Jatah Preman” Muzakir yang juga Pemegang Saham Pengendali PT Bank Aceh Syariah menyebut RUPS sebagai forum strategis untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menentukan arah kebijakan bank ke depan.
Ia meminta laporan pertanggungjawaban tahun buku 2025 mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan lembaga keuangan daerah tersebut.
"Bank Aceh Syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap kebijakan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Muzakir.
Ia juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Bisnis Bank periode 2026–2028 yang dinilai krusial di tengah dinamika ekonomi global dan percepatan digitalisasi sektor keuangan.
Menurutnya, Bank Aceh perlu memperkuat layanan berbasis digital serta memperluas pembiayaan ke sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah Aceh, kata Muzakir, berharap Bank Aceh Syariah dapat terus tumbuh sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat, kuat, dan terpercaya dengan tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta manajemen risiko yang optimal.
Ia juga meminta penguatan layanan digital agar nasabah semakin mudah mengakses layanan perbankan, tanpa mengabaikan aspek keamanan data dan dana.
"Semoga RUPS ini menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Bank Aceh Syariah dan pembangunan ekonomi Aceh," ujarnya.
RUPS tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Direktur Utama Bank Aceh Syariah Fadhil Ilyas, serta jajaran komisaris, direksi, dan para pemegang saham yang terdiri dari bupati dan wali kota se-Aceh.*