MEDAN - Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menegaskan perlunya langkah konkret dan terkoordinasi untuk menangani persoalan banjir rob di kawasan Belawan.
Ia menyebut penyelesaian masalah tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah kota saja, melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Pernyataan itu disampaikan Zakiyuddin saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis, 9 April 2026.
Baca Juga: Disnaker Medan Dorong Link and Match Kampus–Industri, Fasilitasi PT Tradepro Latih Mahasiswa FISIP USU untuk Siap Hadapi Dunia Kerja Kunjungan tersebut dipimpin Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil Sumatera Utara I, Musa Rajekshah, bersama sejumlah anggota Komisi V lainnya.
Zakiyuddin menilai kompleksitas persoalan banjir rob di Belawan berkaitan erat dengan tata ruang, status lahan, hingga keberadaan infrastruktur strategis milik sejumlah pihak.
Ia menyebut perlu adanya forum koordinasi lintas instansi, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina.
"Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan lintas sektor karena di kawasan tersebut terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas milik BUMN," ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah kota, mengingat sebagian wilayah berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo.
Kondisi ini, kata dia, turut menyulitkan upaya penataan kawasan maupun normalisasi sungai.
"Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Ini menjadi kendala dalam penataan wilayah," kata Zakiyuddin.
Selain persoalan lahan, ia juga menyoroti banyaknya permukiman yang berdiri di bantaran sungai serta penyempitan aliran sungai yang melintasi Medan hingga Deli Serdang.
Menurutnya, tanpa penanganan terpadu lintas wilayah, upaya normalisasi tidak akan memberikan hasil optimal.