TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem keamanan pangan daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung saat mewakili Wali Kota dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Bapperida, Rabu, 8 April 2026.
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka peninjauan standar pelayanan publik serta advokasi penilaian kabupaten/kota pangan aman tahun 2026.
Baca Juga: MTQ ke-58 Tanjungbalai Segera Digelar, Wali Kota Minta Semua Pihak Siap Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjamin keamanan pangan dari hulu hingga hilir.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Tanjungbalai menyatakan siap menjadi salah satu daerah perwakilan dalam penilaian kabupaten/kota pangan aman 2026.
Pemerintah daerah juga melibatkan tiga organisasi perangkat daerah sebagai sektor utama, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan.
Sekda Tanjungbalai Nurmalini Marpaung menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengoptimalkan berbagai inovasi untuk memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat aman dan sehat.
"Kita ingin memastikan masyarakat, khususnya anak-anak di Kota Tanjungbalai, dapat mengonsumsi makanan yang aman dan sehat," ujarnya.
Ia menambahkan, program keamanan pangan ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menciptakan generasi berkualitas di masa depan.
Karena itu, perencanaan pembangunan daerah melalui Bapperida akan diarahkan secara terintegrasi untuk mendukung program tersebut.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Program kabupaten/kota pangan aman sendiri merupakan inisiatif untuk memastikan keamanan pangan dari proses produksi hingga konsumsi (farm to table) yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.*