TEBINGTINGGI — TP PKK Sumut mengembangkan aplikasi inovatif Sistem Informasi Pelaporan Data (SIPANDA) PKK untuk mendukung tertib administrasi dan pendataan kegiatan pemberdayaan keluarga.
Aplikasi ini diharapkan mempermudah kader PKK melakukan pendataan dan pelaporan secara lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis digital.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti saat kegiatan Supervisi PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sumut 2026 di Kota Tebingtinggi, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Sekdaprov Sumut Dorong Pengembangan Kompetensi ASN, Kunci Profesionalisme dan Birokrasi Efektif "Kami berharap TP PKK kabupaten/kota terus mendukung pemanfaatan SIPANDA. Dengan begitu, gerakan PKK di Sumut semakin tertib administrasi berbasis digital dan mampu menunjukkan capaian kerja secara nyata," ujarnya.
Kegiatan supervisi juga menekankan pentingnya program PKK seperti Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), AKU HATINYA (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman), serta IVA Tes.
Supervisi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di tingkat desa dan kelurahan.
Titiek menegaskan, kelompok dasawisma menjadi ujung tombak gerakan PKK di tengah masyarakat melalui pendataan keluarga, pembinaan, dan kegiatan pemberdayaan.
"Keberhasilan PKK sangat ditentukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tebingtinggi, Muhammad Syah Irwan, menyampaikan bahwa PKK merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan masyarakat dari tingkat pusat hingga kelurahan.
Ia menekankan, peran dasawisma dan PKK sebagai ujung tombak posyandu, edukasi gizi, penguatan ekonomi keluarga, dan UMKM kreatif sangat penting.
Program UP2K-PKK juga mendorong digitalisasi produk lokal agar keluarga tangguh menghadapi dinamika ekonomi global.
"Pembinaan kelurahan pemenang HKG PKK harus terus dilakukan dengan koordinasi pimpinan OPD, sehingga masyarakat memperoleh manfaat nyata, lebih berdaya, dan menjadi contoh bagi wilayah lain," pungkasnya.*