MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat implementasi pembangunan keluarga dan keluarga berencana (KB) melalui sejumlah program strategis.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat daya saing nasional serta meningkatkan produktivitas, khususnya dalam memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Sulaiman Harahap, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: TP PKK Sumut Lakukan Supervisi Desa dan Kelurahan, Perkuat Implementasi 10 Program Pokok Wujudkan Indonesia Emas 2045 Menurut Sulaiman, dorongan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program kolaboratif, antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) berkelanjutan, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) Maju, serta program Lansia Berdaya (SIDAYA).
Program-program ini menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas keluarga di setiap siklus kehidupan.
"Pembangunan keluarga ditegaskan sebagai fondasi pelaksanaan Asta Cita dan program prioritas nasional. Karena keluarga merupakan titik awal pembentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus indikator akhir keberhasilan pembangunan," ujar Sulaiman.
Ia menekankan, seluruh intervensi kebijakan nasional perlu berbasis keluarga, termasuk melalui penguatan Satu Data Keluarga Indonesia sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan program.
Selain itu, Sulaiman menekankan pentingnya keseimbangan demografi sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan nasional.
Melalui pendekatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Pemprov Sumut mendorong pengendalian kuantitas penduduk sekaligus peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga.
Upaya tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan reproduksi, program KB komprehensif, pengarusutamaan gender, serta inklusi sosial untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Sinergi provinsi dan kabupaten/kota diperkuat melalui integrasi perencanaan dan penganggaran daerah, penguatan perangkat KB, optimalisasi peran desa, serta dukungan infrastruktur dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Program ini sejalan dengan fokus Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga.