BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026).
Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
"Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Kumpulkan Kabinet Merah Putih dan Bos BUMN Siang Ini, Bahas Apa? Sekda menambahkan, kegiatan ini memungkinkan pemangku kepentingan memberikan masukan konstruktif guna menghindari tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga indikator kinerja yang kurang relevan.
RKPA 2027 menjadi penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional.
Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027: percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
Tema ini dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas utama, termasuk penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.
M. Nasir memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang masih menjadi tantangan.
Pertumbuhan ekonomi Aceh hingga 2025 tercatat 2,97 persen, dipengaruhi bencana alam akhir tahun lalu, dengan target 6,6 persen pada 2029.
Tingkat kemiskinan pada September 2025 masih 12,22 persen, dengan target 6,39–7,39 persen pada 2029 melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekda juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah inflasi tahunan 5,31 persen hingga Maret 2026.
Penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya dianggap vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.