MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut yang mulai diterapkan pada hari Jumat pekan ini.
Meski kebijakan ini mengizinkan ASN untuk bekerja dari rumah, Bobby memastikan pelayanan publik, terutama di sektor-sektor vital seperti rumah sakit dan administrasi masyarakat, tidak akan terganggu.
Dalam konferensi pers di Kantor Pemprov Sumut, Senin (6/4), Bobby menjelaskan bahwa kebijakan ini akan berjalan dengan skema 50 persen ASN bekerja dari rumah dan 50 persen lagi bekerja di kantor (Work From Office/WFO).
Baca Juga: Jusuf Kalla Usulkan Kenaikan Harga BBM untuk Redam Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah "WFH akan dilakukan setiap hari Jumat. Namun, pelayanan operasional, seperti rumah sakit dan pelayanan administrasi masyarakat, tetap berjalan seperti biasa," ujar Bobby, Senin (6/4/2026).
Bobby Nasution menambahkan bahwa penerapan WFH di hari Jumat ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan energi.
Menurutnya, meski kebijakan ini dapat berpotensi menciptakan long weekend bagi ASN, tujuannya tetap untuk efisiensi biaya.
"Ini tujuannya untuk penghematan BBM. Nanti kita lihat apakah ada dampak dari penerapan WFH ini. Kalau ternyata ASN malah berpergian ke luar kota dan menggunakan BBM lebih banyak, tentu kita akan evaluasi," kata Bobby.
Gubernur Sumut juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini baru dimulai, evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas dari kebijakan WFH ini.
"Penerapan ini baru dimulai, jadi belum bisa dikatakan efektif atau tidak. Tapi tugas kami adalah membuatnya lebih efektif," ujar Bobby, sembari menambahkan bahwa apabila terjadi pemborosan BBM, pihaknya akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih lanjut.
Penerapan kebijakan WFH untuk ASN ini sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dari pemerintah pusat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pada akhir Maret 2026 bahwa kebijakan tersebut diterapkan di seluruh instansi pusat dan daerah mulai tanggal 1 April 2026.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan BBM di kalangan ASN dan mendukung upaya penghematan energi di seluruh Indonesia.