MEDAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam status unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara.
Penyerahan ini berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, pada Selasa (31/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, M. Reza Pahlevi Nasution.
Baca Juga: Polres Pelabuhan Belawan Tangkap Enam Pelaku Perdagangan Bayi di Deliserdang Mereka menyerahkan dokumen laporan keuangan tersebut kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang.
Penyerahan LKPD ini merupakan tahapan krusial dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sekaligus sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Bupati Fery menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI Perwakilan Sumut atas dukungannya selama ini dalam memberikan pendampingan, masukan, serta koreksi terkait penyusunan laporan keuangan daerah.
Bupati menekankan bahwa setiap masukan dari BPK sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendorong akuntabilitas anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
"Seluruh saran dan masukan yang diberikan BPK menjadi bagian penting dalam upaya kami memperbaiki penyusunan laporan keuangan daerah," ujar Fery Sahputra dalam sambutannya.
Meskipun telah menyusun LKPD dengan sebaik-baiknya, Bupati Fery menyadari adanya beberapa kelemahan dan kekurangan dalam proses penyusunan laporan tersebut.
Ia berharap agar tim pemeriksa BPK dapat memberikan saran konstruktif selama audit untuk perbaikan lebih lanjut.
Bupati juga mengungkapkan pentingnya hasil audit yang objektif dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah.
Ia berharap proses audit tidak hanya fokus pada aspek administrasi semata, tetapi juga memberikan dampak langsung pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.