JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia mengalami penghentian operasional sementara atau suspend karena belum mendaftarkan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi sejak Januari 2025 hingga Maret 2026.
Meski demikian, jumlah SPPG yang disuspend menunjukkan tren penurunan dibandingkan dua pekan sebelumnya.
Baca Juga: BGN Pastikan MBG Disalurkan Sesuai Hari Sekolah, Libur Tidak Diberikan "Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS," ujar Nanik dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Data BGN menunjukkan, dua minggu sebelumnya jumlah SPPG terdampak lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 1.500 unit.
Sementara itu, di kawasan Indonesia Timur tercatat 779 SPPG terdampak, dan di Indonesia Barat sebanyak 492 unit.
Nanik menegaskan langkah penghentian sementara ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan terhadap SPPG yang belum memenuhi kewajiban administrasi SLHS.
Setelah disuspend, sebagian besar pengelola segera mengurus sertifikasi tersebut.
"Setelah kita suspend, kalau masalahnya karena belum mendaftar SLHS, sekarang sudah banyak yang mendaftar," katanya.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga standar layanan gizi tetap sesuai ketentuan, khususnya dalam aspek higiene dan sanitasi.
Pengawasan dilakukan agar pelayanan gizi kepada masyarakat tetap aman serta memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah.*
(oz/dh)