KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi tersebut.
Instruksi ini diberikan sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi anggaran daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Instruksi tersebut disampaikan Melki dalam rapat bersama tim peneliti, Selasa (24/3/2025), yang bertujuan untuk mengidentifikasi program-program yang dapat dihapus atau disesuaikan agar lebih efisien, serta untuk memastikan anggaran daerah tetap fokus pada prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Baca Juga: ASN Pemprov Sumut Kembali Bekerja 25 Maret 2026, Terapkan Sistem WFO dan WFH 50:50 "Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi nasional. Saya melihat dalam waktu dekat, pasca Lebaran atau Paskah, pemerintah pusat kemungkinan akan melakukan penyesuaian belanja dan postur anggaran," ujar Melki dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tim peneliti tersebut.
Melki menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, khususnya konflik yang berlarut-larut di Timur Tengah.
Menurutnya, situasi ini berpotensi mengubah asumsi makro ekonomi nasional, yang tentu saja akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berujung pada penyesuaian APBD di daerah.
"Jika situasi global terus bergejolak, maka berbagai indikator ekonomi pasti berubah. Karena itu, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian anggaran," tegasnya.
Meski mengutamakan efisiensi, Melki menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh pemangkasan anggaran.
"Saya pastikan program yang tidak berdampak langsung akan dihentikan. Namun, untuk gaji dan TPP ASN tetap kita amankan," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Peneliti, Welly Kause, memaparkan hasil kajian awal terkait program prioritas daerah, terutama yang berkaitan dengan penguatan rantai pasok sektor pertanian dan kelautan menuju pasar.
Ia menyatakan bahwa kajian tersebut berfokus pada program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat NTT, yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menurut Welly, hasil kajian ini masih bersifat sementara dan belum mencakup keseluruhan program yang ada.