BOGOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyoroti penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif dan efisien.
Dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Selasa (17/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, meskipun anggaran daerah cukup besar, salah satunya pembelian mobil dinas pejabat dengan nilai fantastis.
Menurut Prabowo, penggunaan anggaran daerah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.
Baca Juga: 1.000 Dapur MBG Disuspend, Prabowo: Jika Ada Ketidaksesuaian Program di Lapangan, Siapapun Boleh Lapor Salah satu contoh yang disorot adalah pembelian mobil dinas kepala daerah yang harganya mencapai Rp8 miliar, sementara banyak proyek penting di tingkat desa, seperti pembangunan jembatan, belum terealisasi.
"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan," ujar Prabowo, menambahkan bahwa dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat juga sering kali tidak dikelola dengan baik.
Prabowo lebih lanjut menilai bahwa anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas pejabat daerah, seperti mobil dinas, seharusnya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.
Ia mencontohkan, beberapa daerah membeli mobil dinas untuk kepala daerah yang mencapai harga fantastis, seperti Rp8 miliar.
"Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," ungkap Prabowo dengan nada kesal.
Ia kemudian membandingkan dengan kendaraan dinas yang ia gunakan sebagai presiden.
"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," tegasnya.
Prabowo menyatakan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi prioritas, apalagi di tengah tantangan pembangunan yang masih dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia.
Kepala daerah, menurutnya, harus lebih bijak dalam menggunakan anggaran publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.