JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian nasional.
Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan digelarnya Rapat Koordinasi Pengawakan Program Prioritas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada Selasa (17/3/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat lintas kementerian yang sebelumnya digelar untuk menindaklanjuti petunjuk Presiden.
Baca Juga: Wacana Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR, Menkeu Purbaya: Gapapa, Sudah Kegedean Juga "Ini adalah rapat tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu kami juga melaksanakan rapat lintas kementerian untuk sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden kita. Semua diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian kita," ujar Prasetyo di Kemenhan.
Prasetyo menjelaskan bahwa evaluasi tersebut mencakup penelaahan komprehensif terhadap desain dan postur kepegawaian yang selama ini berlaku di seluruh instansi pemerintah.
Salah satu fokus utama evaluasi adalah distribusi dan komposisi tenaga pendidik dan tenaga medis, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat ini sekitar 4.000 dari 10.000 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Indonesia masih kekurangan tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter gigi.
"Kemudian bidang atau mata pelajaran yang harus kita hasilkan. Nah, itu tanggung jawab ada di Menteri Dikdasmen," ujar Prasetyo, menekankan pentingnya peran kementerian terkait untuk memastikan distribusi tenaga pengajar dan tenaga medis yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Prasetyo juga menjelaskan alasan rapat koordinasi digelar di Kemenhan, yaitu karena Kementerian Pertahanan memiliki fasilitas pendidikan yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.
Rencananya, Kemenhan akan menjadi lembaga yang melatih dan mendidik Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pemerintah memutuskan untuk membuka rekrutmen baru di tahun 2026.
"Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar. Nah, itu untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan," jelas Prasetyo.
Meskipun evaluasi terhadap desain kepegawaian sedang berjalan, Prasetyo menegaskan bahwa keputusan mengenai rekrutmen ASN untuk tahun 2026 masih dalam pembahasan lebih lanjut.