JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
Kebijakan ini bertujuan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah ambang batas 3 persen.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa durasi perang akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Anggaran Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Tidak Dipotong "Selama perangnya belum mencapai lima bulan, kami menggunakan skenario pemotongan anggaran terbatas dengan defisit maksimum 3 persen," ujar Airlangga dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Meski pemangkasan anggaran dibahas, program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan tersentuh karena merupakan investasi strategis jangka panjang.
Kepastian ini juga dikonfirmasi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang memastikan alokasi dana MBG sesuai ketetapan APBN 2026 sebesar Rp335 triliun.
Pemerintah telah menyiapkan tiga skenario pemangkasan anggaran alternatif jika konflik geopolitik berlangsung lebih dari lima bulan dan berdampak signifikan pada harga energi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko eksternal tanpa mengorbankan program pembangunan manusia yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.*
(oz/dh)