MEDAN — Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, memberikan respons terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akibat dampak dari perang antara Iran dan Israel.
Menurut Bobby, penghematan BBM yang diminta Prabowo bukan ditujukan untuk masyarakat secara umum, melainkan lebih kepada operasional pemerintahan.
"Pak Presiden Prabowo meminta untuk penghematan BBM ini diterapkan pada kegiatan operasional kantor pemerintahan, bukan masyarakat umum. Kami sudah memutuskan beberapa solusi untuk menindaklanjuti instruksi tersebut," ujar Bobby Nasution saat melepas 440 pemudik gratis Pemprov Sumut di Stasiun Kereta Api Medan, Senin (16/3/2026).
Baca Juga: Sumut Tegaskan Komitmen Anti-Korupsi, Gubernur Terbitkan Surat Edaran Soal Gratifikasi Bobby menjelaskan bahwa Pemprov Sumut akan menerapkan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) untuk menghemat penggunaan BBM.
Sistem ini akan diberlakukan mulai hari ini dengan 50% pegawai bekerja dari kantor dan 50% bekerja dari rumah atau tempat lain.
"Rumusnya sudah ada, yaitu 50% pegawai kerja di kantor, 50% lainnya WFH atau WFA. Semua ini dilakukan untuk menghemat BBM, dan kami berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat mengikuti sistem ini," ujarnya.
Namun, Bobby menegaskan bahwa sistem WFH dan WFA tidak berlaku untuk sektor yang melayani langsung masyarakat.
Layanan-layanan publik, seperti pelayanan administrasi kependudukan dan bidang lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, akan tetap dilaksanakan di kantor.
"Bagi layanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti pelayanan administrasi, itu tetap harus dilakukan di lapangan," tambahnya.
Penghematan ini, menurut Bobby, merupakan respons terhadap dampak perang antara Iran dan Israel yang memengaruhi kestabilan pasokan BBM melalui Selat Hormuz.
Konflik tersebut menyebabkan ketidakpastian terkait jalur distribusi energi yang vital bagi negara-negara pengimpor minyak.
"Kita semua tahu bahwa dengan adanya ketegangan di Selat Hormuz, aktivitas distribusi BBM menjadi lebih ketat. Namun, kami percaya pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, pasti sudah memiliki solusi untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.