JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pembentuk undang-undang segera mengatur ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Permintaan ini disampaikan dalam Putusan Sidang Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, pada Senin, 16 Maret 2026.
Hakim MK Saldi Isra menjelaskan bahwa Undang-Undang 12/1980 dinilai sudah tidak relevan lagi dan perlu digantikan dengan peraturan yang lebih proporsional, mengingat adanya kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan hak keuangan dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Roy Suryo Cs Kandas di MK, Permohonan Uji Materiil Dinilai Tidak Jelas "Penting untuk merumuskan undang-undang baru yang sesuai dengan karakter lembaga negara yang berbasis pada hasil pemilihan umum, seleksi berbasis kompetensi, serta mungkin juga melibatkan pejabat negara yang ditunjuk," ungkap Saldi.
Untuk itu, MK memberikan lima batasan dalam pembentukan undang-undang baru.
Pertama, pengaturan hak keuangan harus mempertimbangkan baik pejabat terpilih (elected officials), pejabat yang diseleksi berdasarkan kompetensi (selected officials), serta pejabat yang diangkat (appointed officials).
Kedua, pengaturan harus menghormati prinsip independensi lembaga negara, sehingga pejabat yang menjalankan fungsi strategis negara terlindungi dari tekanan eksternal.
Ketiga, besaran dan mekanisme pengaturan harus memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Keempat, MK mengusulkan agar hak pensiun dipertimbangkan kembali, dengan menggantinya melalui model lain, seperti "uang kehormatan" yang diberikan sekali saja setelah masa jabatan berakhir.
Kelima, pembentukan undang-undang baru harus melibatkan kalangan yang berkompeten serta publik melalui partisipasi yang bermakna.
Putusan ini mengindikasikan bahwa apabila tidak ada pembaharuan undang-undang dalam dua tahun ke depan, UU yang ada terkait hak keuangan anggota DPR dan pimpinan lembaga tinggi negara tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan, pemerintah dan DPR diharapkan untuk segera mengganti UU tersebut demi menciptakan pengaturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.