MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Ika Hardina Lubis, dalam pembahasan terkait data statistik ekonomi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Ika, data yang dihasilkan BPS memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan.
Baca Juga: Kapolres Binjai Gelar Buka Puasa Bersama PJU Jelang Operasi Ketupat Toba 2026 "Data dari BPS Sumatera Utara harus akurat, baik, berkualitas, dan lengkap. Data tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan," kata Ika dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tidak hanya menghadapi tantangan pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai gejolak ekonomi global yang memengaruhi sektor usaha di daerah.
Perubahan pola usaha masyarakat, kata dia, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Perkembangan teknologi dinilai telah mengubah sistem berusaha masyarakat dari yang sebelumnya banyak dilakukan secara konvensional menjadi lebih berbasis digital.
"Sekarang kita melihat ada pergeseran sistem usaha. Dari yang sebelumnya berbasis toko fisik, kini banyak yang beralih ke sistem daring. Bahkan ada juga model usaha yang dilakukan dari rumah ke rumah. Perubahan ini tentu harus kita pahami melalui data yang akurat," ujarnya.
Ika menegaskan, data statistik yang berkualitas akan membantu pemerintah membaca arah perkembangan ekonomi serta menentukan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Data yang dihasilkan BPS sangat berharga bagi pemerintah provinsi. Dengan data tersebut, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi di masa depan," kata dia.*
(sp/ad)