DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berhasil meraih Peringkat I dalam capaian nilai kinerja perencanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai 99,77, berdasarkan kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja B02 Tahun 2026.
Kegiatan Anev diselenggarakan secara hybrid pada Senin (9/3/2026), diikuti oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afinta, yang memberikan arahan untuk mendorong percepatan capaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Bali Gandeng Universitas Udayana Perkuat Pos Bantuan Hukum di Desa, Mahasiswa Siap Turun Langsung Sekjen Nico Afinta menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja seluruh jajaran Kementerian Hukum sepanjang 2025, dan menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Fokus utama dalam rapat tersebut meliputi percepatan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penguatan sistem pengawasan internal melalui SPIP dan Manajemen Risiko.
Menanggapi pencapaian ini, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dan sinergi internal.
"Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami akan terus memperkuat koordinasi, menjaga konsistensi kinerja, dan memastikan setiap program berjalan optimal dan akuntabel," ujar Eem.
Selain capaian kinerja, Anev 2026 membahas prioritas nasional Kemenkum, realisasi anggaran, alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), tata kelola pengadaan barang dan jasa, pengelolaan informasi melalui PPID, serta optimalisasi media sosial dan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi publik.
Dengan hasil ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program prioritas kementerian, termasuk Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas organisasi.*
(dh)