MEDAN – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi antara jajaran pengurus Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Medan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di rumah dinas Wali Kota, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan ini tidak hanya sebagai ajang bersilaturahmi, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka terkait dinamika masyarakat, termasuk menanggapi Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal.
Ketua Forkala Kota Medan, Datuk Adil Freddy, menegaskan dukungan lembaganya terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Pemkot Binjai Genjot Validasi Data Pengungsi Bencana Sumatera Agar Bantuan Tepat Sasaran Menurutnya, perbedaan persepsi di masyarakat adalah wajar, tetapi tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman apalagi memecah persaudaraan.
"Kami mendukung langkah Pak Wali Kota dalam menata Kota Medan. Jika ada persepsi yang kurang tepat, akan kami sampaikan kepada masyarakat agar dipahami secara utuh," kata Datuk Adil, didampingi Ketua FPK Delyuzar, Sekretaris Forkala Arwin Harahap, serta Martinus Lase dan Abdul Rajab Pasaribu.
Martinus Lase, perwakilan masyarakat Nias yang hadir, menyatakan kesiapannya membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah.
Wali Kota Medan, Rico Waas, mengapresiasi masukan dari Forkala dan FPK.
Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan bukan untuk melarang, tetapi untuk menata agar Kota Medan tetap kondusif.
"Dalam setiap kebijakan pasti ada perbedaan persepsi. Pro dan kontra itu biasa, yang penting kita tetap bersaudara," kata Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan dan Kepala Kesebangpol Andi Mario.
Rico Waas menegaskan bahwa Surat Edaran tersebut tidak dicabut. Namun, jika diperlukan, akan dilakukan penyempurnaan dengan mengakomodasi masukan masyarakat tanpa menghilangkan esensi kebijakan.
Melalui pertemuan ini, Forkala dan FPK menegaskan sikapnya untuk berdiri bersama Pemko Medan dalam menjaga kondusivitas kota serta memastikan kebijakan yang diterbitkan dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat.*