DENPASAR – Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif secara terintegrasi.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dewa Made Indra menekankan bahwa digitalisasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: Transformasi Posyandu di Karangasem: Layanan Kesehatan Kini Merambah Pendidikan, Sosial, hingga Infrastruktur "Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital," ujarnya.
Digitalisasi diharapkan mampu membuat proses pendataan dan penyaluran bantuan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
Dewa Made Indra menambahkan, pemerintah tetap akan memastikan semua masyarakat terlayani, termasuk mereka yang belum memiliki akses teknologi digital melalui pendekatan jemput bola.
Audiensi ini juga dihadiri narasumber nasional, antara lain Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Deputi Transformasi Digital Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo.
Mereka memaparkan strategi serta dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif di daerah.
Acara kemudian dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi, diskusi, dan sesi tanya jawab antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan implementasi program berjalan optimal.
Dewa Made Indra menutup audiensi dengan menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, agar Bali bisa menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.*
(ad)