MEDAN — Sebuah video yang memperlihatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninggalkan rapat virtual bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat beredar luas di media sosial pada Senin, 2 Maret 2026.
Dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @gubsubobby, Bobby tampak menyampaikan kekecewaan terhadap minimnya alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Sumatera Utara sebelum akhirnya keluar dari forum rapat.
"Menko saja protes, siapa yang mengatur ini. Sudahlah, cabut kitalah. Enggak jelas ini," ujar Bobby dalam video tersebut.
Baca Juga: Pastikan Akses Transportasi Lancar, Bupati Batu Bara Tinjau Langsung Jembatan Bailey Sei Buah Keras–Sidomulyo Usai rapat, Bobby menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp2,11 triliun.
Angka itu, menurut dia, jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah pusat, kata Bobby, menetapkan total dana penanganan bencana sebesar Rp56 triliun untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Namun porsi yang diterima Sumut dinilai tidak mencerminkan skala kerusakan dan jumlah korban.
Ia menegaskan, perhitungan kebutuhan anggaran daerah mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diverifikasi lintas kementerian, termasuk oleh Badan Pusat Statistik dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Data Pemerintah Provinsi mencatat banjir dan longsor melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Bencana tersebut berdampak pada sekitar 1,8 juta jiwa.
Ribuan rumah dilaporkan rusak atau hilang, sementara korban meninggal mencapai 376 orang dan 40 lainnya masih dinyatakan hilang.
Menurut Bobby, jika mengacu pada indikator dampak, korban, dan tingkat kerusakan, Sumatera Utara termasuk wilayah dengan kondisi terparah setelah Aceh.
"Kalau dilihat dari jumlah korban dan kerusakan, seharusnya anggaran tidak segitu. Ini yang kami pertanyakan dasar perhitungannya," ujarnya.