MEDAN – Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendorong kemajuan daerah melalui kolaborasi dengan Pemerintah Pusat terus diwujudkan secara konsisten melalui langkah-langkah strategis dan terukur.
Komitmen ini ditunjukkan oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, yang didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung beserta pimpinan OPD terkait, dalam pertemuan langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, di Hotel Adimulia Medan, Kamis (26/2/2026). Pertemuan berlangsung dalam rangkaian Fokus Group Discussion (FGD) yang membahas pengelolaan keuangan daerah, upaya peningkatan kemandirian daerah agar tidak tergantung pada dana transfer Pusat, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Wali Kota Mahyaruddin menekankan bahwa pertemuan ini menjadi bagian penting untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.
"Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk mendiskusikan beberapa hal strategis terkait keberlanjutan pembangunan kota, termasuk upaya yang telah dilakukan selama ini untuk mendukung kemandirian daerah," ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan juga fokus pada cara menjaga keuangan daerah, khususnya dalam mendukung pengelolaan yang akuntabel, berkelanjutan, dan berpihak pada percepatan pembangunan di Kota Tanjungbalai. Pembahasan pertama difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan, dengan tujuan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan riil daerah, serta mendukung program prioritas pembangunan.
Baca Juga: Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan Hadiri Safari Ramadhan, Ajak Masyarakat Bersama Wujudkan “Padang Lawas Maju” Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun 2026 menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Pemko Tanjungbalai untuk mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, kami dituntut untuk lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik," ungkapnya. Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemko Tanjungbalai untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan arah kebijakan nasional.
"Alhamdulillah respon Pak Dirjen baik, kami akan terus berkoordinasi terkait hal-hal yang dibutuhkan daerah," tutup Mahyaruddin Salim. Sementara itu, Dirjen Keuda Agus Fatoni merespons positif berbagai usulan yang disampaikan Pemko Tanjungbalai.
Ia menjelaskan bahwa upaya percepatan kemandirian daerah dapat dilakukan melalui pembaruan data untuk mendongkrak penerimaan dari Dana Alokasi Umum, penurunan angka stunting dengan mengaktifkan posyandu dan OPD teknis, serta mendorong sinergitas seluruh OPD untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya optimalisasi APBD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
"Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui skema pemanfaatan aset daerah dan BUMD, sepanjang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Agus Fatoni. Dirjen Keuda menegaskan bahwa optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola sektor-sektor potensial.
"Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lain dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tambahnya.*
(ad)