MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyoroti alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di provinsinya yang dinilai sangat kecil.
Dari kebutuhan Rp 30,56 triliun dalam Rencana Induk (Renduk), Sumut hanya memperoleh Rp 2,11 triliun atau 6,91 persen.
Sorotan utama Bobby adalah sektor infrastruktur. Dari kebutuhan Rp 20,92 triliun, hanya dialokasikan Rp 37,32 miliar dalam Renduk.
Baca Juga: Zakiyuddin Harahap Ikuti Rakor Tingkat Menteri Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Menurutnya, angka ini sangat tidak proporsional dan perlu penjelasan dari pemerintah pusat.
"Kami perlu mendapatkan penjelasan apa alasan Sumut mendapatkan alokasi yang sangat kecil. Dengan total kekurangan mencapai Rp 28,45 triliun di lima sektor utama, kami ingin sinkronisasi data agar program rehabilitasi efektif," kata Bobby saat rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Pulau Sumatera, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno itu dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Agus menyoroti perbedaan data pengajuan kerusakan infrastruktur antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR, yang menyebabkan kesenjangan besar antara usulan R3P dan angka kementerian.
Pratikno menyebut Renduk yang dibahas masih banyak catatan dan akan diperbarui.
"Banyak masukan untuk pemerintah pusat, seperti yang disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wagub Aceh, dan Sekda Sumbar tadi. Renduk ini masih banyak catatan, banyak yang perlu di-update bersama," ujar Pratikno.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Renduk versi pertama yang diselesaikan 15 Februari 2026 masih terbuka untuk revisi hingga 30 Maret.
"Masukan dari kepala daerah wilayah terdampak sangat kami perhatikan," ujarnya.
Di akhir rapat, Renduk versi pertama disetujui dengan sejumlah catatan perbaikan dan akan menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera selama tiga tahun ke depan.*