MEDAN – Pemerintah Kota Medan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui peluncuran Upgrade New Empowering Kepala Lingkungan dan OPD Pemko Medan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (25/2/2026) di Hotel Grand Central.
Program ini difokuskan pada perlindungan pekerja informal sekaligus mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya nyata menjamin masa depan masyarakat.
Baca Juga: Tapanuli Utara Perkuat Akuntabilitas Dana Desa, Bupati Tegaskan Transparansi dan Manfaat Nyata bagi Warga Manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menurut Wali Kota, sangat luas, mulai dari pembiayaan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga beasiswa pendidikan anak hingga tingkat kuliah bagi peserta yang terdaftar minimal tiga tahun.
"Pemberdayaan kepala lingkungan menjadi ujung tombak sosialisasi dan rekrutmen peserta di tingkat warga. Ini untuk memastikan tidak muncul persoalan sosial akibat kepala keluarga meninggal dunia tanpa perlindungan," ujar Rico Waas.
Tahun lalu, setiap kepala lingkungan ditargetkan mendaftarkan 25 peserta. Hingga 24 Februari 2026, dari target 50.025 peserta, realisasi mencapai 40.435 orang atau 80,83 persen dari total 2.001 lingkungan.
Beberapa kepala lingkungan bahkan berhasil mendaftarkan hingga 300 peserta. Ke depan, target akan ditingkatkan menjadi 50 peserta per kepala lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota mengungkap hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara, I Nyoman Swarjaya, yang memastikan biaya perawatan kecelakaan kerja ditanggung penuh tanpa batas nominal, selama sesuai ketentuan.
Hal ini menjadi bukti perlindungan jaminan sosial yang semakin kuat bagi masyarakat.
Selain peluncuran program, Wali Kota juga menyerahkan secara simbolis beasiswa dan klaim santunan kepada ahli waris peserta.
Hingga kini tercatat 1.915 warga telah menerima manfaat beasiswa pendidikan dari program ini.
Rico Waas menegaskan keberlanjutan program menjadi prioritas karena pelayanan publik merupakan interaksi langsung pemerintah dengan masyarakat.