JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas langkah konkret untuk merealisasikan program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat.
Kehadiran Fadhlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat di Bumi Serambi Mekkah.
Baca Juga: Wujudkan Kemanunggalan Rakyat, Danrem 011/Lilawangsa Serahkan Rumah Layak Huni untuk Lansia Kurang Mampu di Pidie Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk proaktif memanfaatkan program ini sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar harga rumah tetap terjangkau.
Menanggapi hal tersebut, Fadhlullah memastikan Pemerintah Aceh segera menyesuaikan regulasi di daerah agar program ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi PBG dan BPHTB akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi daerah (Perkada)," ujar Dek Fadh.
Selain itu, Fadhlullah menegaskan Pemprov Aceh akan memangkas hambatan birokrasi, terutama melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), agar proses perizinan tidak menghambat pembangunan rumah MBR.
"Intinya, jangan sampai birokrasi menghalangi hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga terjangkau," tambahnya.
Rakor ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, jajaran BPS, BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah lain, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Dengan sinergi pusat dan daerah, diharapkan backlog perumahan di Aceh dapat segera teratasi melalui renovasi maupun pembangunan rumah baru yang lebih masif.*