DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Rabu (25/2/2026), di Gedung Wiswa Sabha Pratama, Denpasar.
Penilaian ini menjadi bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan opini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widianti. Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman RI sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Apresiasi Raja Abdullah II atas Komitmen Indonesia pada Solusi Dua Negara Ia menekankan bahwa penilaian ini menjadi instrumen penting untuk mendorong seluruh perangkat daerah patuh terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Ni Nyoman Sri Widianti menjelaskan bahwa opini tahun 2025 merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Fokus penilaian tahun ini adalah maladministrasi, yang menilai kualitas layanan serta tingkat kepatuhan penyelenggara publik.
Penilaian tersebut mencakup Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota, termasuk Denpasar, Badung, dan Karangasem.
"Opini ini juga diserahkan ke berbagai unit pelayanan publik, seperti RSBM, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna, sebagai pedoman perbaikan berkelanjutan," kata Ni Nyoman.
Secara nasional, Ombudsman RI menilai 310 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 2025.
Penilaian ini menggunakan 14 komponen standar pelayanan publik sebagai indikator utama untuk menentukan kualitas layanan dan tingkat kepatuhan penyelenggara.
Dengan opini ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap seluruh unit pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.*
(dh)