DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia.
Dalam Rapim Polda Bali Tahun 2026, Koster mengajak jajaran Polda Bali Presisi untuk menindak praktik Wisman nakal, kasus narkoba, hingga perjudian online yang mengancam citra pariwisata Bali.
Bali memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, dengan 66 persen pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari sektor pariwisata berdasarkan data 2024.
Baca Juga: Gubernur Koster dan Kajati Bali Bersinergi Lindungi Anak Terlantar di Pulau Dewata Jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) yang berkunjung pada 2025 meningkat menjadi 7,05 juta orang, naik dari 6,3 juta pada 2024, dengan kontribusi devisa sebesar Rp167 triliun, atau 53,6 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Meski peningkatan kunjungan wisatawan menggembirakan, Koster mengingatkan adanya praktik oknum Wisman yang mencoreng nama baik Bali, mulai dari pembobolan ATM, mengendarai motor tanpa helm, hingga perilaku yang menodai kesucian budaya Bali.
Selain itu, jaringan narkoba, kasus prostitusi, dan kriminalitas internasional seperti kasus penculikan WNA Ukraina menjadi perhatian serius.
"Bali harus tetap aman dan nyaman bagi wisatawan, sekaligus memberi kesejahteraan bagi masyarakat," tegas Koster.
Ia juga menyoroti persoalan kemacetan akibat meningkatnya jumlah kendaraan, dan menyatakan bantuan infrastruktur jalan senilai Rp1,5 triliun akan diberikan pemerintah pusat melalui APBN.
Terkait kebersihan, Koster mengapresiasi korve gabungan Polda Bali dan TNI dalam membersihkan pesisir pantai, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain fokus keamanan, Koster menyampaikan program pemberian insentif untuk kelahiran anak ketiga dan keempat krama Bali serta program 1 keluarga, 1 sarjana, sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya manusia Bali yang menjadi garda pelestarian adat, seni budaya, dan kearifan lokal.
Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menyatakan Polda Bali siap mendukung dan menyukseskan rencana kerja pemerintah daerah 2026, memperkuat sinergi dengan TNI, Pemprov, dan stakeholder terkait.*
(dh)