JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin, 23 Februari 2026.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Sosial.
Baca Juga: Pererat Silaturahmi, Pemkot Denpasar Gelar Safari Ramadan di Masjid Al Mu’awwanatul Khairiyah Dalam paparannya, Fadhlullah menilai kebutuhan hunian tetap di Aceh masih jauh melampaui rencana pembangunan yang tersedia saat ini.
Berdasarkan data kebutuhan huntap sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang akibat bencana di Aceh mencapai 246.484 unit.
Dari jumlah tersebut, 97.936 unit masuk kategori rusak berat dan hilang.
Adapun realisasi rencana pembangunan huntap hingga 18 Februari 2026 baru mencapai 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan.
Sementara usulan rencana aksi Kementerian PUPR/PKP tercatat sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.
"Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional," ujar Fadhlullah.
Ia mengusulkan agar pembangunan tidak dilakukan secara bertahap, melainkan melalui skema konstruksi paralel.
Dalam skema tersebut, proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik dilakukan secara simultan untuk memangkas waktu.