DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit taksi listrik baru di Bali tidak benar.
Hingga saat ini, tidak ada kuota tambahan di luar ketentuan resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Penegasan ini disampaikan sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Daerah Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Provinsi Bali 2022–2026, sesuai amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.
Baca Juga: Bupati Batu Bara Tegaskan Sinkronisasi Pembangunan dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, menegaskan bahwa elektrifikasi armada taksi di Bali dilakukan secara bertahap, mengganti kendaraan berbahan bakar minyak dengan kendaraan listrik, menyesuaikan umur kendaraan serta rencana bisnis perusahaan taksi yang berizin.
"Informasi mengenai adanya penambahan ribuan taksi listrik baru di Bali tidak memiliki dasar dan tidak sesuai kebijakan yang berlaku," tegas Mudarta.
Ia menambahkan, seluruh peremajaan armada taksi wajib menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai mulai 1 Januari 2026, sesuai Surat Dinas Perhubungan Provinsi Bali Nomor B.16.000/2162/AKT.JALAN/DISHUB.
Berdasarkan kajian 2015, kuota resmi taksi di Bali ditetapkan sebanyak 3.500 unit dan hingga kini tidak ada penambahan kuota.
Setiap badan usaha baru yang berminat menjalankan usaha angkutan taksi di Bali diimbau bekerja sama dengan perusahaan taksi yang telah memiliki izin, tetap mengacu pada kuota resmi, serta memberdayakan tenaga kerja lokal.
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan angkutan taksi berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan transportasi ramah lingkungan di Pulau Dewata.*
(dh)