MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan tanah longsor tetap berjalan, meski kondisi darurat.
Pernyataan itu disampaikannya saat bertemu Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, di ruang kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (23/2/2026).
Bobby Nasution menjelaskan, bencana ini menyebabkan dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam tertimbun longsor, sehingga sejumlah akses menuju Tapanuli Tengah sempat terputus.
Baca Juga: Apel Gabungan Pemko Binjai, Sekda Chairin Tegaskan Pentingnya Ketahanan Pangan dan Pelayanan Publik "Pada saat bencana, kondisi fisik kantor desa terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota tetap aktif. Pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas menjadi fokus utama," ujarnya.
Pemprov Sumut sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk mempercepat pemulihan.
Selain itu, bantuan dari ASN Bapeg Sumut berupa sembako dan dukungan Rp2 miliar bagi pemerintah daerah terdampak telah disalurkan melalui posko bencana.
Wamen PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan tujuan kedatangannya adalah memastikan pelayanan publik tetap adaptif, terpadu, dan akuntabel.
Hal ini mencakup tata kelola layanan pemerintahan, perlindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja, layanan digital pemerintah, serta pelindungan arsip sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi.
"Pelayanan publik digital, seperti surat kendaraan dan pertanahan, tetap berjalan agar masyarakat tidak terganggu. Digitalisasi ini memudahkan pelayanan di tengah kondisi darurat," kata Purwadi.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Bapeg Provinsi Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, beserta jajaran pimpinan Kementerian PANRB.*
(ad)