JAKARTA – Survei terbaru Indekstat mengungkap bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintahan Prabowo-Gibran yang paling populer dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebanyak 95,2 persen responden merasakan manfaat program tersebut, sementara 4,8 persen mengaku tidak mengetahui program ini.
Direktur Indekstat, Ali Mahmudin, menjelaskan survei dilakukan terhadap 1.200 responden berusia minimal 17 tahun di seluruh Indonesia secara tatap muka pada 11–25 Januari 2026, dengan margin error 2,9 persen.
Baca Juga: Mayoritas Warga Takut Dwifungsi, Tapi Hampir Setengah Setuju TNI-Polri Duduki Jabatan Sipil "Pola awareness menunjukkan program yang bersifat langsung dan berdampak cepat kepada masyarakat memiliki tingkat pengenalan jauh lebih tinggi dibanding program struktural atau jangka panjang," ujar Ali saat merilis hasil survei secara daring, Sabtu (21/2/2026).
Selain MBG, program lain yang juga dikenal publik antara lain:- BLT Kesra: 82,4 persen responden merasakan dampak positif.- Cek kesehatan gratis: 69,5 persen responden mengetahui program ini.- Koperasi Merah Putih: 51 persen responden mengetahui keberadaannya.
Sementara itu, sejumlah program strategis pemerintah kurang populer di masyarakat.
Program peningkatan gaji guru hanya diketahui oleh 41,9 persen responden, swasembada pangan oleh 37,7 persen, sekolah unggul 29 persen, dan program pemagangan nasional hanya 21 persen responden yang merasakan dampaknya.
Menanggapi hasil survei, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi RI (Bakom), Hariqo Satria, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
"Ini amanah besar untuk mendorong semangat pemerintah Prabowo-Gibran bekerja lebih baik," katanya.
Juru muda PKS, Rangga Kusumo, menekankan bahwa MBG tidak hanya mendukung pemenuhan nutrisi ibu hamil dan balita, tetapi juga memiliki efek domino positif, seperti menyerap tenaga kerja dan memberdayakan hasil tani serta nelayan.
Rangga juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar program berjalan aman, higienis, dan bebas penyalahgunaan, khususnya dalam Koperasi Merah Putih.
"Eksekusi di lapangan harus dikawal, jangan sampai ada kasus keracunan atau penyalahgunaan anggaran," ujar Rangga.