DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi mengukuhkan Tri Wibowo Aji Ak., M.Si sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (19/2/2026) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Prosesi ini juga dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang, pimpinan DPRD Bali, Forkopimda, serta kepala OPD, perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit se-Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKP sebelumnya, Heru Tarsila, atas kontribusinya dalam memberikan masukan bagi tata kelola pemerintahan Bali.
Baca Juga: Seniasih Giri Prasta Kukuhkan Ketua PUSPA Kabupaten/Kota se-Bali: Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat Kunci Cegah Kekerasan Anak Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Bali dan BPKP dalam menjalankan APBD untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkualitas.
"Kolaborasi ini sangat dibutuhkan, terutama untuk mengawal pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga sektor pariwisata," kata Koster.
Deputi Setya Nugraha menekankan lima fokus utama BPKP di Bali: penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"BPKP bertindak sebagai auditor Presiden, termasuk melakukan audit investigatif dan memberikan keterangan ahli untuk memastikan target pembangunan nasional tercapai di daerah," ujarnya.
Menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Bali dari BPK, Setya Nugraha menegaskan opini tersebut bukan jaminan efisiensi.
Kepala BPKP yang baru perlu mengawal seluruh program pembangunan, mulai dari penertiban akomodasi pariwisata ilegal, pengoptimalan pungutan wisatawan asing, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan pariwisata.
Gubernur Koster juga menyoroti tantangan kemacetan dan perilaku wisatawan yang melanggar aturan.
Ia menegaskan Pemprov Bali tengah menyiapkan infrastruktur terkoneksi antarwilayah dengan dukungan APBN, termasuk proyek Subway dari Bandara Ngurah Rai ke Canggu, serta pembangunan shortcut dan jalan baru untuk mengurangi kemacetan.
"Kontribusi Bali terhadap devisa nasional sangat besar, mencapai Rp 167 triliun pada 2024 atau 53 persen dari total devisa pariwisata Indonesia. Dukungan pusat untuk infrastruktur berkualitas sangat penting agar pariwisata dan ekonomi Bali terus berkembang," ujar Koster.