MEDAN — Persoalan banjir dan infrastruktur masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi Pemerintah Kota Medan.
Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan perlunya langkah strategis serta evaluasi mendalam untuk menekan risiko bencana yang kerap melanda sejumlah wilayah kota.
Hal itu disampaikan Rico dalam sesi podcast bertema "Mitigasi Bencana" bersama Antara di Studio Antara Sumatera Utara, Jalan Raden Saleh, Kamis, 19 Februari 2026.
Baca Juga: Gubernur Bobby Nasution Berbuka Puasa dengan Masyarakat Sorkam, Dukung Rehabilitasi Rumah Korban Terdampak Banjir Menurut Rico, setiap kali terjadi cuaca ekstrem seperti hujan dengan intensitas tinggi, pemerintah kota segera melakukan koordinasi cepat dengan perangkat daerah terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Koordinasi tersebut mencakup pemantauan kondisi cuaca secara spesifik hingga pengumpulan laporan real-time dari tiap kecamatan.
Ia menjelaskan, salah satu indikator yang dipantau adalah kondisi cuaca di kawasan pegunungan untuk memprediksi debit air yang berpotensi mengalir ke wilayah kota. Selain itu, perubahan warna air sungai menjadi alarm awal dalam mendeteksi potensi banjir kiriman.
"Kami wajib menyiapkan sistemnya. Kita memantau kondisi cuaca yang terjadi, lalu bagaimana evakuasi yang perlu dilakukan bila terjadi banjir dan ke mana warga harus dievakuasi, itu semua sudah ada sistemnya," ujar Rico.
Rico menambahkan, upaya penanganan banjir telah masuk dalam perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan program di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.
Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Sejumlah wilayah di Medan bagian utara menjadi fokus pembenahan infrastruktur drainase dan pengendalian banjir, antara lain Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli. Kawasan tersebut selama ini kerap terdampak genangan akibat limpasan air pasang dan tingginya curah hujan.
Pemerintah kota, kata Rico, akan terus memperkuat sistem mitigasi berbasis pengalaman lapangan, termasuk evaluasi terhadap pola evakuasi dan kesiapan sarana pendukung, guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat.*
(dh)