MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta pemerintah kabupaten/kota untuk bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Seruan tersebut disampaikan Surya dalam Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Rabu (19/2/2026).
BPK RI telah memulai pemeriksaan interim LKPD 2025 sejak 18 Februari 2026.
Baca Juga: Dukung Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana, 50 UMKM Terdampak di Sumut Ikuti Konsultasi Bisnis ‘UMKM Sumut Bangkit’ di Humbahas Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Surya menekankan pentingnya untuk memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa dengan menyediakan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan.
"Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan tim pemeriksa," ujar Surya saat memimpin kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan.
Wagub Sumut berharap agar pemda yang sebelumnya belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa memperoleh predikat tersebut pada LKPD 2025 mendatang.
Menurutnya, predikat WTP menjadi simbol tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, yang menjadi prioritas dalam pemerintahan di Sumut.
"Diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel. Terima kasih kepada BPK Perwakilan Sumatera Utara atas kerja profesional dan independennya," ungkap Surya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menegaskan bahwa audit yang dilakukan bukan sekadar rutinitas, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Paula berharap audit ini dapat memitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan Pemda dan mengurangi temuan yang ada.
"Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang," kata Paula.